Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi strategi penting dalam pembangunan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Sebagai bagian dari PUG, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen yang merefleksikan apakah penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran telah responsif gender dan inklusif. Inilah salah satu bentuk kehadiran negara dalam mengakui, melindungi dan memenuhi hak perempuan dan laki-laki secara adil dan setara.
Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan penguatan kelembagaan dalam mendorong implementasi PUG dan PPRG, dari tingkat nasional bahkan hingga ke tingkat desa. Namun demikian, berbagai tantangan masih menjadikan aspirasi dan kebutuhan perempuan dan kelompok marjinal, belum cukup terefleksikan dalam perencanaan dan penganggaran. Kuatnya proses politik dan teknokratik perencanaan – penganggaran, belum berhasil menjawab akar dan penyebab keterpinggiran perempuan dan kelompok marjinal dalam perencanaan dan penganggaran.
Fokus kerja SRI INSTITUTE pada isu Kebijakan dan Anggaran adalah bagaimana gender dan inklusi sosial (GESI) menjadi pertimbangan penting dan diintegrasikan dalam kebijakan dan anggaran baik di tingkat desa, daerah maupun pusat. Proses ini didorong demi menjadikan perencanaan dan penganggaran pembangunan, akan bisa menjawab isu gender dan mendorong kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan. Selain kajian, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian penting dalam kerja SRI Institute, demi memampukan baik unsur masyarakat maupun juga pemerintah bisa menerapkan PPRG dalam siklus perencanaan pembangunan yang ada.
